FIIRMA HUKIM AHMAD SAFEI AND REKAN

Konsultasi Hukum Pendampingan, non litigasi dan litigasi hukum.

Marwa yang berkeadilan adalah moto kami sebagai landasan prioritas .

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Aturan dasar mengenai pemberian kuasa (lastgeving) tertuang dalam Buku III Bab XVI KUH Perdata (Pasal 1792 hingga 1819):

Pasal 1792 KUH Perdata: Mendefinisikan pemberian kuasa sebagai suatu persetujuan di mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. [1]

Syarat Sah Perjanjian (Pasal 1320 KUH Perdata): Surat kuasa harus memenuhi kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan sebab (kausa) yang halal.

Berakhirnya Kuasa (Pasal 1813 KUH Perdata): Kuasa dapat berakhir karena penarikan kembali oleh pemberi kuasa, pemberitahuan penghentian oleh penerima kuasa, meninggalnya salah satu pihak, atau jika pemberi kuasa berada di bawah pengampuan/pailit.

Hukum Acara (Litigasi dan Non-Litigasi)

Untuk kepentingan beracara di pengadilan atau tindakan hukum spesifik di luar pengadilan, peraturan yang digunakan lebih spesifik:

Surat Kuasa Khusus: Untuk beracara di pengadilan (litigasi), surat kuasa harus berupa Surat Kuasa Khusus yang memuat identitas jelas, objek sengketa yang spesifik, dan lingkup kewenangan penerima kuasa (seperti yang diatur dalam Pasal 123 HIR atau Pasal 147 RBG).
Advokat dan Hukum Acara Pidana: Dalam ranah pidana, pelimpahan kuasa merujuk pada Pasal 54 KUHAP yang mengatur hak tersangka/terdakwa untuk mendapat bantuan hukum dari penasihat hukum. Aturan profesi advokat diatur dalam UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.